Pimpinan Tubuh Pengawas Pemilihan Universal( Bawaslu) RI Rahmat Bagja menganjurkan supaya lembaganya diberi guna quasi peradilan dalam penindakan masalah pemilu serta pemilihan lewat perbaikan Undang- Undang Pemilu serta Pemilihan.
Usulan ini bertujuan menguatkan posisi vonis Bawaslu supaya bertabiat mengikat( binding) serta jadi bagian dari sistem penegakan hukum pemilu yang terintegrasi.
” Pula, terdapatnya penegasan kewajiban kepatuhan hukum menindaklanjuti vonis Bawaslu serta tubuh peradilan, kemudian mengedepankan sanksi administrasi dibanding dengan sanksi pidana,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Baginya, sepanjang ini vonis Bawaslu kerap kali ditatap cuma selaku saran, sementara itu dalam beberapa masalah, keputusan Bawaslu sepatutnya dapat jadi bawah hukum yang mengikat, spesialnya dalam pelanggaran administrasi pemilu serta pemilihan.
Dia meningkatkan desain penegakan hukum pemilu yang sempurna sepatutnya membentuk kerangka hukum yang silih tersambung antara penyelesaian pelanggaran administrasi di Bawaslu, gugatan tata usaha negeri( TUN) pemilu di Majelis hukum TUN, serta perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi( MK).
” Tipe upaya penegakan hukum yang satu jadi pijakan buat bisa mengajukan upaya penegakan hukum lanjutan ataupun yang lain ataupun upaya penegakan hukum yang satu jadi bawah formil buat bisa ditilik serta diputus dalam upaya penegakan hukum berikutnya ataupun yang lain,” ucapnya.
Ia memperhitungkan pemilu selaku pilar demokrasi memerlukan sistem pengawasan yang lebih kokoh, proaktif, serta responsif terhadap kompleksitas kontestasi politik modern, tercantum tantangan politik duit, disinformasi digital, serta keterlibatan aparatur negeri.
‘’ Transparansi penindakan pelanggaran administrasi lewat sistem data digital yang membolehkan publik memantau proses, menguatkan keyakinan publik terhadap proses hukum pemilu,’’ jelas Bagja.
Sedangkan itu, Pimpinan KPU Mochammad Afifudin mengakui pemilu serta pemilihan yang serentak pada 2024 berakibat terhadap kesiapan penyelenggara pemilu. Tahapan kedua acara demokrasi tersebut sangat bersebelahan serta beririsan.
” Tahapan pemilu belum berakhir telah lanjut masuk tahapan pemilihan. Desain keserentakan membuat penyelenggara wajib berkejaran dengan waktu serta membagi konsentrasi kepada pemilu serta pemilihan,” pungkas Afifuddin.