Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin berkata dinamika mutasi Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia(TNI) Kunto Arief Wibowo sarat kepentingan politik. TB Hasanuddin, sapaan akrab Tubagus Hasanuddin, menyayangkan terdapatnya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI.
Dia menyoroti timbulnya spekulasi publik kalau pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan statment mantan wakil presiden, Jenderal( Purn.) Try Sutrisno, serta keterlibatan mantan ajudan mantan presiden Joko Widodo selaku calon pengganti.
“ Pergantian Letjen Kunto Arief, kemudian sebagian hari setelah itu dibatalkan lewat pesan keputusan baru, menampilkan kalau Tentara Nasional Indonesia(TNI) sangat gampang digoyah oleh urusan- urusan politik,” ucap TB Hasanuddin, dilansir dari penjelasan tertulis pada Sabtu, 3 Mei 2025.
Mutasi prajurit aktif, ucap ia, tidak sepatutnya dipengaruhi oleh opini warga sipil ataupun tekanan politik. TB Hasanuddin berkomentar perihal tersebut hendak jadi preseden kurang baik untuk profesionalisme Tentara Nasional Indonesia(TNI).“ Sepatutnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan sebab permintaan individu,” kata ia.
TB Hasanuddin menyebut perubahan- perubahan pesan keputusan yang kilat serta tidak tidak berubah- ubah mengusik stabilitas internal serta keyakinan publik terhadap netralitas Tentara Nasional Indonesia(TNI) selaku institusi pertahanan negeri. Bagi ia, Tentara Nasional Indonesia(TNI) merupakan perlengkapan negeri, bukan perlengkapan politik. Hingga dari itu, mutasi wajib didasarkan pada pertimbangan objektif serta strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi penuhi kepentingan luar.“ Jangan diombang- ambingkan oleh tekanan semacam ini,” ucapnya.
Tidak cuma itu, dia pula mengkritik kepemimpinan Panglima Tentara Nasional Indonesia(TNI) Jenderal Agus Subiyanto. TB Hasanuddin memperhitungkan Jenderal Agus Subiyanto tidak menampilkan ketegasan serta konsistensi dalam melindungi marwah institusi.
“ Hemat aku, kepemimpinan Panglima Tentara Nasional Indonesia(TNI) dikala ini tidak baik. Sepatutnya semenjak dini dia menolak mutasi Letjen Kunto bila itu memanglah tidak bersumber pada kepentingan organisasi. Kepemimpinan semacam ini pantas dievaluasi,” tutur TB Hasanuddin.
Sedangkan itu, Wakil Pimpinan Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono memperhitungkan, pembatalan mutasi yang lebih dahulu dicoba Panglima Tentara Nasional Indonesia(TNI) Jenderal Agus Subiyanto terhadap beberapa perwira aktif, ialah otoritas penuh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia(TNI).” Seluruhnya otoritas Mabes Tentara Nasional Indonesia(TNI) dalam pengelolaan personil,” kata Dave kepada Tempo lewat pesan pendek, Jumat, 2 Mei 2025.
Ia melanjutkan, apabila ditemui terdapatnya kasus dalam proses mutasi yang dicoba Panglima Tentara Nasional Indonesia(TNI) terhadap prajuritnya, DPR hendak tetap menerima aspirasi dari warga buat menindaklanjuti.
Namun, kata ia, terpaut inkonsistensi keputusan Panglima dalam urusan mutasi, Komisi I DPR tidak bisa banyak berdialog. Sebabnya, pengaturan penempatan prajurit jadi tanggung jawab Panglima Tentara Nasional Indonesia(TNI).” Jadi, yang pas merupakan mereka( Mabes Tentara Nasional Indonesia(TNI)) yang membagikan uraian,” ucap politikus Partai Golkar itu.
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia( Tentara Nasional Indonesia(TNI)) membenarkan penangguhan penempatan jabatan terhadap Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo tidak berkaitan dengan perilaku bapaknya, Try Sutrisno.
Kepala Pusat Penerangan Mabes Tentara Nasional Indonesia(TNI) Mayor Jenderal Kristomei Sianturi berkata, penangguhan mutasi dalam pesan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia(TNI) No Kep/ 554. a/ IV/ 2025 bertarikh 30 April 2025 dicoba atas pertimbangan terdapatnya perwira yang masih mempunyai tugas di organisasi.
” Tidak terdapat kaitannya dengan isu- isu di luar Tentara Nasional Indonesia(TNI) ataupun perilaku purnawirawan,” kata Kristomei dalam telekonferensi, Jumat, 2 Mei 2025.
Ia menarangkan, sebab masih terdapatnya perwira yang mempunyai tugas di organisasi, maka Panglima TNI bersama Kepala Staf memutuskan buat menangguhkan mutasi secara totalitas.
Sebabnya, kata Kristomei, penangguhan penempatan tidak dapat dicoba walaupun cuma satu perwira yang dinyatakan masih mempunyai tanggungan tugas di organisasi lebih dahulu.
” Hingga dari itu, pimpinan memikirkan buat meralat sebab prosesnya, jika terdapat satu yang belum berakhir tugasnya, hingga yang lain pula tidak dapat,” ucap mantan Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia(TNI) Angkatan Darat itu.
Lebih dahulu, Panglima Tentara Nasional Indonesia(TNI) Jenderal Agus Subiyanto menangguhkan mutasi Kunto Arief dari jabatan Panglima Komando Gabungan Daerah Pertahan I jadi Staf Spesial Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia(TNI) Angkatan Darat. Penangguhan yang dituangkan pada Pesan Keputusan Panglima No Kep/ 554. a/ IV/ 2025 bertarikh 30 April 2025 itu meralat keputusan lebih dahulu yang tertuang dalam pesan bernomor Kep/ 554/ IV/ 2025 tertanggal 29 April 2025.
Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia(TNI) Mayor Jenderal Kristomei Sianturi berkata, penangguhan mutasi dalam Pesan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia(TNI) No Kep/ 554. a/ IV/ 2025 dicoba atas pertimbangan terdapatnya perwira yang masih mempunyai tugas di organisasi.
” Tidak terdapat kaitannya dengan isu- isu di luar Tentara Nasional Indonesia(TNI) ataupun perilaku purnawirawan,” kata Kristomei dalam telekonferensi, Jumat, 2 Mei 2025.
Ada pula, Try Sutrisno jadi salah satu figur yang menuntut dicopotnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Tuntutan ini tertuang dalam statment perilaku Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia(TNI) yang dibacakan pada 17 April kemudian.
Forum Purnawirawan memperhitungkan Gibran melanggar hukum beracara di Mahkamah Konstitusi serta Kekuasaan Kehakiman pada proses pencalonannya di pemilihan presiden kemudian.