Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar menghentikan sedangkan dana hibah buat yayasan pembelajaran, tercantum yang berbasis agama.
Bagi Dedi, keputusan itu diambil sehabis terungkapnya aplikasi penyalahgunaan dana yang menimbulkan penyaluran tidak menyeluruh serta salah sasaran.
Dedi mengatakan kalau ada yayasan baru yang tidak terverifikasi tetapi sudah menerima dana miliaran rupiah, yang tidak digunakan buat kenaikan mutu pembelajaran.
” Aku tidak ingin dana hibah cuma dinikmati oleh pihak- pihak tertentu. Ini tidak dapat dibiarkan, sehingga aku hentikan dahulu. Ke depan, dorongan hendak berbasis program pembangunan, bukan aspirasi ataupun keakraban politik,” tegas Dedi dalam penjelasan pers di Bandung, Pekan( 27/ 4/ 2025), dilansir dari Antara.
Dedi meningkatkan kalau penghentian dana hibah ini dicoba hingga verifikasi institusi pembelajaran oleh Dinas Pembelajaran serta Kanwil Departemen Agama Jabar rampung.
” Rencana ini juga telah didukung oleh DPRD Jabar,” ucapnya.
Dedi pula membuka mungkin penyaluran dorongan hibah buat pembangunan madrasah ibtidaiah serta tsanawiyah yang jadi kewenangan Kemenag kabupaten/ kota.
” Pemprov siap menolong pembangunan madrasah yang telah jelas jumlah siswanya. Aku tidak ingin terdapat lagi penyalahgunaan. Aku tunggu informasi formal dari Kemenag Jabar,” kata Dedi.
Lebih lanjut, Dedi menarangkan kalau grupnya mau melaksanakan reformasi dalam sistem pembelajaran di Jawa Barat, tercantum dalam penerimaan siswa baru yang kerap memunculkan keributan, paling utama buat jenjang SMA/ Madrasah Aliyah.
Ia memohon Dinas Pembelajaran Jabar serta Kanwil Kemenag Jabar buat menetapkan energi tampung secara jelas.” Apabila tidak memadai, siswa wajib ditunjukan ke sekolah swasta yang ditunjuk. Pemprov Jabar hendak bantu pembiayaan siswa yang bersekolah di swasta, asalkan lokasinya jelas,” tuturnya.
Perihal yang sama pula berlaku buat penerimaan siswa tingkatan SD serta SMP yang jadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota.
” Segala pihak menyatukan visi serta misi dalam penyusunan pembelajaran di Jawa Barat,” imbuhnya.
Dedi menekankan kalau pembangunan sekolah, paling utama tingkatan menengah atas ataupun awal, tidak boleh bersebelahan dengan SD/ SMP yang terdapat, buat menjauhi perebutan siswa. Dengan pendekatan ini, Dedi optimis kalau sasaran 100 persen partisipasi sekolah sampai jenjang SMA/ MA bisa tercapai di segala daerah Jawa Barat.