Wakil Pimpinan Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyinggung soal sistem pemilu secara hybrid sebagai opsi dalam membetulkan sistem pemilu di tanah air, utamanya guna kurangi persaingan yang sangat berlebih di dalam internal partai politik.
” Buat kurangi persaingan yang sangat berlebih, paling utama di dalam internal partai, itu dapat diberikan 2 opsi. Jadi opsi terdapat yang diucap selaku sepadan terbuka, terdapat yang sepadan tertutup. Jadi hybrid, kurang lebih hybrid,” kata Dede di Lingkungan Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Perihal itu disampaikannya usai mengetuai jalannya rapat dengar komentar universal( RDPU) bersama beberapa ahli terpaut pemikiran serta masukan terhadap sistem politik serta sistem pemilu buat perbaikan UU Pemilu serta UU Pilkada.
Ia berkata kalau pelaksanaan sistem pemilu secara hybrid akan mengakomodasi warga buat memilah partai politik serta memilah calon.
” Sehingga dari sana partai memiliki opsi buat memastikan mana kader- kader yang dapat diberikan peluang,” ucapnya.
Di samping soal teknis sistem pemilu, Dede pula memperhitungkan butuh terdapatnya pembenahan database catatan pemilih senantiasa( DPT) yang hendak menyumbangkan hak suaranya dalam pemilu.
” Database kita yang masih berhamburan sebab angka suara tidak legal menggapai 15 juta lebih, 15 juta lebih ini berarti kan sangat signifikan sekali. Itu merupakan selaku fakta kekurangcermatan para penyelenggara maupun pula database yang terdapat,” ucapnya.
Bagi ia, database DPT butuh dicoba penyisiran secara berkala guna meminimalisir jumlah suara tidak legal pada pemilu.
” Wajib ada screening setiap satu tahun ataupun tiap 6 bulan itu di- screening kembali oleh kawan- kawan penyelenggara,” ucapnya.
Terakhir, ia menyebut revisi sistem pemilu butuh dibarengi pula dengan upaya menanggulangi perkara politik duit( money politics) yang gempar terjalin masing- masing kali pemilu dihelat.
” Sangat banyak calon yang tidak dikenal oleh warga, kesimpulannya berlomba- lomba menawarkan transaksional, serta kala opsinya kian banyak, warga juga kesimpulannya jadinya semacam milih mana yang lebih besar,” tuturnya.
Walaupun demikian, ia menekankan grupnya memerlukan waktu serta kecermatan buat bisa menanggulangi perkara politik duit dalam pemilu di tanah air.
” Memerlukan waktu yang tidak kilat, tidak terburu- buru, sehingga kelihatannya wajib betul- betul dicoba lewat suatu proses yang matang serta tidak tergesa- gesa,” kata ia.
Artikel Terkait