Bermacam- macam peristiwa politik terjalin di Indonesia, Selasa( 21/ 1), mulai dari Bunda Kota Nusantara( IKN) ditargetkan selaku bunda kota politik pada 2028 sampai Agus Harimurti Yudhoyono tidak mengenali sertifikat Hak Guna Bangunan( HGB) pagar laut di Tangerang.
Berikut ini 5 kabar politik menarik
1. Respons unjuk rasa Kemendiktisaintek, Seskab: Kedua pihak telah berjumpa, Menko PMK hendak tindaklanjuti
Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya berkata dirinya sudah menindaklanjuti terdapatnya unjuk rasa beberapa Apartur Sipil Negeri( ASN) di Kantor Departemen Pembelajaran Besar, Sains serta Teknologi( Kemendiktisaintek) pada Senin( 20/ 1).
Teddy berkata dirinya sudah langsung menghubungi kedua belah pihak pada hari yang sama, Senin, tepatnya dikala dia terletak di Sumedang, Jawa Barat buat mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam aktivitas meresmikan 37 proyek kelistrikan nasional di PLTA Jatigede.
2. Kepala OIKN: Presiden targetkan IKN jadi bunda kota politik pada 2028
Kepala Otorita Bunda Kota Nusantara( OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN bisa diresmikan selaku bunda kota politik pada 2028.
Demi mewujudkan itu, Presiden memerintahkan jajarannya, di antara lain OIKN serta Departemen Pekerjaan Universal( PU) buat meninjau kembali desain pembangunan lingkungan perkantoran lembaga- lembaga legislatif serta yudikatif di IKN, yang ialah bagian dari pembangunan sesi kedua IKN.
3. Menteri Perumahan umumkan PBG, BPHTB, serta PPN free buat MBR
Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengumumkan bayaran persetujuan bangunan gedung( PBG), bea perolehan hak atas tanah serta bangunan( BPHTB), serta pajak pertambahan nilai( PPN) digratiskan oleh pemerintah buat rumah- rumah yang diperuntukkan kepada warga berpenghasilan rendah( MBR).
Maruarar dikala jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menarangkan kebijakan itu ialah tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya buat membuat kebijakan- kebijakan yang prorakyat.
4. DPR gelar rapat paripurna buka masa persidangan awal tahun 2025
Dewan Perwakilan Rakyat( DPR) RI menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang II Tahun Persidangan 2024–2025 yang jadi masa persidangan awal tahun 2025 sehabis menempuh masa reses semenjak Desember 2024.
Bagi catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, terdapat sebanyak 286 orang anggota DPR yang muncul secara langsung serta 7 orang izin tidak muncul secara langsung sehingga terdapat 293 orang anggota DPR dari segala fraksi partai politik yang dikira muncul dari total 579 orang anggota DPR RI.
5. AHY akui tidak ketahui soal HGB pagar laut dikala jabat Menteri ATR/ BPN
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur serta Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tidak mengenali tentang sertifikat Hak Guna Bangunan( HGB) pagar laut di Tangerang, Banten, dikala dirinya berprofesi Menteri Agraria serta Tata Ruang( ATR)/ Kepala Tubuh Pertanahan Nasional( BPN).
” Aku tidak ketahui, aku tidak ketahui, serta pastinya ini telah terjalin lebih dahulu buat yang HGB itu kan, 2023. Serta sekali lagi sebab itu telah keluar, aku masuk kan 2024,” ucap laki- laki yang akrab disapa AHY tersebut di Lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.