Polarisasi bacaan serta ujaran kebencian pada Pilkada 2024 di Nusa Tenggara Barat( NTB) terletak di peringkat 4 dari 5 provinsi. Ialah, Provinsi Aceh, Jawa Barat, Maluku Utara, Sumatera Utara, serta NTB.
Periset dari Monash University Informasi and Democracy Research Hub Ika Idris berkata dari 5 provinsi yang dipantau pada Pilkada Serentak 2024, rasio bacaan terpolarisasi paling tinggi dipegang oleh Provinsi Aceh, menggapai 63, 8 persen.
Posisi kedua disusul provinsi Maluku Utara dengan angka 46, 9 persen, Sumatera Barat 17, 6 persen, NTB, 15, 5 persen serta terakhir Jawa Barat dengan angka 4, 8 persen.
” Pada dikala Pilkada Serentak 27 November 2024 kemudian, kami mengaitkan annotator yang berjumlah 29 orang, selaku pemantau di tiap wilayah yang berkaitan dengan ujaran kebencian serta polarisasi,” kata Ika dalam Dialog Terpumpun bersama AJI Mataram serta AMSI NTB dalam tema Refleksi Kritis Ujaran Kebencian serta Polarisasi Pilkada NTB di Mataram, Sabtu( 4/ 1/ 2025) sore.
Ika berkata banyak kelompok minoritas jadi sasaran ujaran kebencian serta polarisasi dikala Pilkada 2024. Sistem polarisasi memakai teks- teks yang merangsang rusak belah di tengah warga.
” Tetapi isu- isu pada ujaran kebencian lebih besar terjalin pada pilpres 2019 kemudian,” katanya.
Spesial di Pilkada NTB, Ika berujar, terdapat 20 ribu bacaan yang diambil buat dianalisis oleh annotator lokal. Ditemui banyak polarisasi yang langsung mengucilkan individu calon kepala wilayah.
” Bacaan polarisasi lebih kepada polarisasi politik. Yang jadi catatan pula banyak bacaan ujaran kebencian melanda gender semacam tidak ingin dipandu oleh wujud wanita,” katanya.
Pimpinan Aliansi Jurnalis Independen( AJI) Mataram Muhammad Kasim berkata Koalisi Cek Kenyataan NTB telah memetakan hoaks serta ujaran kebencian di seluruh tahapan pilkada di NTB. Mulai dari proses pencalonan, bongkar pasang pendamping, registrasi pendamping calon, penetapan pendamping calon, kampanye, debat kandidat, hari pencoblosan, sampai selesainya tahapan pilkada.
Baginya, semenjak Juli hingga Desember 2024, regu memantau platform media sosial Facebook/ Meta, Instagram, TikTok, YouTube, serta aplikasi pesan WhatsApp.
” Informasi yang kami temukan informasi bacaan ujaran kebencian terdapat 94 serta terdapat 89 hoaks sepanjang Pilkada di NTB. Dapat lebih sebab terdapat yang dihapus, serta terdapat yang tidak pernah di capture oleh regu pemantau,” kata Kasim.
Ujaran kebencian serta hoaks yang terjalin, Kasim melanjutkan, sebab pendukung serta simpatisan sangat kelewatan menunjang ataupun terjalin fanatisme politik bukti diri yang menguat pada salah satu pendamping calon.
Dari hasil pemantauan regu koalisi, cagub NTB no urut 3 Kemudian Muhamad Iqbal serta Indah Dhamayanti Gadis jadi sasaran hoaks serta ujaran kebencian sangat banyak sepanjang masa kampanye Pilkada NTB. Setelah itu, pendamping Zulkieflimansyah- Suhaili Fadhil Thohir serta terakhir pendamping Sitti Rohmi Djalilah serta W Musyafirin.
” Contoh banyak melanda individu Dinda serta Iqbal sehabis debat. Terdapat pula ujaran yang tidak sepakat wanita tidak layak jadi pemimpin. Apalagi misalnya banyak yang tidak rela dipandu orang Sumbawa,” katanya.
Bagi Kasim, banyaknya kendala data menimbulkan timbulnya ketidakpercayaan publik atas pemimpin yang terpilih. Sehingga di media sosial paling utama Facebook, TikTok, serta tim obrolan Whatsapp silih serbu.
” Harusnya ruang digital wajib membagikan rasa nyaman serta aman untuk publi,” tegasnya.
Kasim juga mendesak lebih banyak pelatihan jurnalis kaitan dengan debunking, ialah melaksanakan pengecekan kenyataan sehabis hoaks terjalin. Tidak hanya itu, mendesak pelatihan prebungking untuk jurnalis, mitigasi, ataupun vaksin saat sebelum terjalin hoaks.
Koordinator Daerah Warga Anti Fitnah Indonesia NTB Nurliya Nimatul Rohmah berkata polarisasi sampai hoaks sepanjang tahapan pilkada serentak di NTB masih gempar. Buat itu butuh melaksanakan bimbingan ke tengah warga tercantum kalangan anak muda.
” Butuh pula mengedukasi secara akademik ke kampus,” katanya.
Hans Bahanan, Pimpinan Asosiasi Media Siber Indonesia Provinsi NTB, berkata pemicu maraknya hoaks serta polarisasi di NTB akibat dari banyaknya media online yang belum terverifikasi dewan pers. Terdata, terdapat ribuan media online di NTB.
Apalagi pada dikala kampanye berlangsung, regu dari pendamping calon yang bertarung terencana membuat media online buat melanda individu lawan politik.
” Ini membuat kerja jurnalis tersendat. Kami jadi verifikator kabar yang terbuat oleh media yang terafiliasi dari paslon,” kata Hans.
Pimpinan Divisi Penangkalan, Partisipasi Warga, serta Ikatan Warga( Parmas) Bawaslu NTB Hasan Basri berkata bersumber pada survei di segala kabupaten/ kota di Indonesia, NTB tercantum provinsi yang relatif rendah tingkatan polarisasi serta ujaran kebencian dibanding dengan provinsi lain.
” Informasi ini berarti kami memohon buat setelah itu kami bawakan ke kampus- kampus di NTB yang konsen terpaut dengan isu ujaran kebencian serta polarisasi,” tegas Hasan.
Bawaslu, Hasan berujar, siap membangun langkah kerja sama dengan akademi besar buat membongkar pangkal permasalahan yang terjalin pada pilkada serentak.
” Ini sangat berarti untuk kemajuan demokrasi kita,” tandas Hasan.
TAGSS….