Beberapa peristiwa politik sudah diwartakan oleh pewarta Kantor Kabar ANTARA pada Selasa( 24/ 12). Berikut sebagian kabar opsi yang masih menarik dibaca pagi ini.
1. Menteri PANRB serta Menkomdigi yakinkan layanan publik senantiasa jalur dikala Nataru
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri serta Reformasi Birokrasi Rini Widyantini melaksanakan pertemuan dengan Menteri Komunikasi serta Digital Meutya Hafid dengan salah satu pembahasannya merupakan proses pelayanan publik senantiasa berjalan sepanjang libur Natal 2024 serta Tahun Baru 2025.
” Departemen PANRB sudah menghasilkan Pesan Edaran Menteri PANRB No 06 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Libur Natal 2024 serta Tahun Baru 2025. Lewat pesan tersebut, kita mengimbau kepada segala lembaga pemerintah senantiasa melakukan pelayanan publik, walaupun libur Nataru,” kata Rini.
2. Menkopolkam sampaikan selamat Natal dari Prabowo di Gereja Katedral
Menteri Koordinator Bidang Politik serta Keamanan Budi Gunawan mengantarkan pesan selamat Hari Raya Natal dari Presiden Prabowo Subianto kala mendatangi jemaat yang lagi beribadah Misa Natal di Gereja Katedral, Jakarta, Selasa.
Bagi ia, Presiden berharap supaya hasrat suci Hari Raya Natal 2024 dapat membuat Indonesia terus menjadi mendapatkan kedamaian serta kebersamaan, gotong royong dalam menolong sesama umat yang kurang beruntung.
3. Pimpinan PDIP sebut PPN 12 persen dukung program Presiden Prabowo
Pimpinan DPP PDIP Said Abdullah berkata kalau peningkatan Pajak Pertambahan Nilai( PPN) jadi 12 persen di tahun 2025, diasumsikan buat menunjang bermacam program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Ia berkata program strategis Presiden Prabowo sejalan dengan jadwal PDI Perjuangan buat tingkatkan mutu Sumber Energi Manusia( SDM), dan mendesak program kesehatan yang inklusif.
4. PDIP: Penetapan terdakwa Hasto kental politisasi serta kriminalisasi
Pimpinan Pusat( DPP) PDI Perjuangan( PDIP) memperhitungkan, penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto selaku terdakwa dugaan suap serta perintangan penyidikan dalam permasalahan Harun Masiku kental hendak aroma politisasi hukum serta kriminalisasi.
Pimpinan DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy dikala konferensi pers di Kantor DPP PDIP berkata, pemanggilan Hasto Kristiyanto oleh KPK diawali semenjak yang bersangkutan kritis terhadap keadaan demokrasi di Indonesia.
5. PDIP taati proses hukum serta kooperatif soal Hasto Kristiyanto
Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan melaporkan hendak menaati proses hukum serta bertabiat kooperatif menyusul penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto selaku terdakwa dugaan suap serta perintangan penyidikan dalam permasalahan Harun Masiku.
” PDI Perjuangan serta Sekjen DPP PDI Perjuangan sudah serta hendak senantiasa menaati proses hukum serta bertabiat kooperatif,” kata Pimpinan DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy.
Link Terkait: