Viralnya video potongan Utusan Spesial Presiden Bidang Kerukunan Beragama serta Pembinaan Fasilitas Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman yang dikira mengolok- olok orang dagang es teh dalam suatu kegiatan keagamaan dinilai dapat mempengaruhi citra pemerintah.
Dikenal, Miftah telah mengakui kesalahannya serta mengantarkan permintaan maaf secara langsung dengan menemui si orang dagang es teh bernama Sunhaji di Magelang, Jawa Tengah. Tetapi, bercermin dari permasalahan Miftah, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro berpikiran kalau komunikasi politik jadi permasalahan dalam pemerintahan dikala ini.
Alasannya, peristiwa yang disebutnya selaku blunder komunikasi tersebut tidak cuma dicoba oleh Miftah. Namun pula sempat dicoba pejabat publik yang lain dalam Kabinet Merah Putih lebih dahulu.
“ Kita menyadari sebagian figur pejabat publik pasti banyak yang sebagian kali kita amati apalagi di periode lebih dahulu ataupun periode ini, sebagian dini dahulu pula telah mulai banyak yang buat blunder,” kata Verdy dalam program Percakapan Newsroom bersama Kompas. com, Rabu( 4/ 12/ 2024).
“ Jadi, maksudnya apa yang di informasikan ataupun kejadian ini, itu bukan cuma kejadian satu figur ataupun kejadian utusan presiden namun ini merupakan kejadian dalam konteks blunder komunikasi pejabat publik,” ucapnya lagi.
Atas bawah itu, Verdy berkata butuh terdapat beberapa langkah revisi terpaut komunikasi publik para pejabat pemerintah. Terlebih, bila berhubungan jelang 50 hari pemerintahan Prabowo- Gibran.
Langkah awal, merupakan pemerintah ataupun pimpinan paling tinggi wajib mengambil langkah tegas terhadap pejabat publik yang melaksanakan blunder komunikasi.
“ Tidak cuma Pak Miftah, siapa juga yang setelah itu merasa blunder komunikasi publiknya hingga pasti memperoleh peringatan yang tegas. Entah itu wujudnya apa, pasti itu wajib di informasikan ke masyakarat,” katanya.
Kedua, menata komunikasi para pejabat publik. Bagi Verdy, langkah ini sesungguhnya lumayan gampang dicoba dengan terdapatnya Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Ia cuma menekankan Mengenai perlunya koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah sehingga pesan yang di informasikan ke publik tidak simpang siur.“ Ke depannya dengan komunikasi publik yang baik, pastinya nanti komunikasi itu terus menjadi lebih efisien, satu suara terpaut apa yang di informasikan selaku visi Presiden Prabowo,” ucap Verdy.
Ketiga, para pejabat publik tidak dapat mengantarkan data dalam kapasitasnya selaku orang. Oleh sebab itu, tidak boleh sembarangan berdialog terlebih bila tidak mempunyai informasi yang akurat.“ Ingin tidak ingin, kehidupan selaku pejabat publik itu seluruhnya dapat dievaluasi dari kapasitas komunikasinya,” katanya.
Bagi Verdy, dengan menyadari kalau seluruh dikatakan dalam kapasitas pejabat publik hingga blunder diharapkan tidak terulang kembali.
TAGS…