Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan( PDIP) menghormati seluruh masyarakat negeri yang mengambil langkah hukum, tercantum mengajukan gugatan uji materiil terhadap masa jabatan pimpinan universal partai politik( parpol) pada Pasal 23 Ayat( 1) Undang- Undang( UU) No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, kepada Mahkamah Konstitusi( MK).
Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat( DPP) PDIP Said Abdullah berkata bila merujuk pada syarat pasal itu, memanglah tidak terdapat pengaturan spesial tentang pimpinan universal partai politik.
” Beleid tersebut cuma mengendalikan bergantian pengurus partai politik yang merujuk pada Anggaran Bawah( Angkatan darat(AD))/ Anggaran Rumah Tangga( ART) partai,” kata Said dalam penjelasan tertulis di Jakarta, Selasa.
Dengan demikian, kata ia, semangat UU Partai Politik dalam Pasal 23 Ayat( 1) membagikan otonomi dari anggota serta pengurus partai politik buat menyusun Angkatan darat(AD)/ ART tiap- tiap.
Tidak hanya itu, dirinya memperhitungkan perihal tersebut ialah gambaran pengakuan dari Negeri buat membagikan serta menghormati partai politik selaku organisasi demokratis.
Oleh karenanya, Said merasa MK pula hendak menghormati kedaulatan partai politik selaku gambaran dari organisasi sipil yang ialah pilar demokrasi.
Walaupun begitu, dirinya meyakini MK tidak hendak mengabulkan permohonan uji materiil tentang UU Partai Politik apabila nantinya MK menyidangkan gugatan. Terlebih, partai politik bukan ialah organisasi negeri, namun organisasi yang dibangun oleh warga.
Dengan begitu, sambung ia, wujud kepengurusan serta jenjang kewenangan dari tiap- tiap pengurus di antara partai pula banyak yang berbeda sebab cocok dengan aspirasi dari tiap- tiap anggota serta pengurus tiap- tiap partai.
” Apa juga itu, kita percayakan kepada MK memutuskan uji materiil dari pemohon,” ucap ia.
Lantaran partai politik bukan organisasi negeri, Said memperkirakan masa jabatan pimpinan universal partai politik tidak hendak dijangkau oleh MK buat diatur lebih lanjut.
Di sisi lain, lanjut ia, uji materiil MK dicoba terhadap produk UU yang berlawanan dengan konstitusi. Sedangkan buat mengoreksi jalannya kepartaian, dia menuturkan mekanisme yang dicoba bukan lewat MK, namun lewat pemilihan universal( pemilu) serta keanggotaan partai politik.
” Mekanisme itu lah mekanisme demokratis yang diatur oleh konstitusi. Aku mendengarkan konstitusi kita mengendalikan tentang lembaga negeri, tentang tugas serta kewenangannya, dan hak masyarakat negeri. Tidak terdapat pengaturan tentang partai politik,” ucap Said meningkatkan.
Lebih dahulu, dosen hukum tata negeri Edward Thomas mengajukan gugatan terpaut UU Partai Politik dan UU MPR, DPR, DPD, serta DPRD( MD3) ke MK secara daring, Jakarta, Senin( 3/ 3). Permohonan teregistrasi dengan no 22/ PUU- XXIII/ 2025.
Dalam permohonannya buat uji materiil UU Partai Politik, Edward memohon terdapatnya pergantian soal masa jabatan pimpinan universal partai politik sebab tidak terdapatnya masa jabatan tersebut menyebabkan kekuasaan yang terpusat pada figur tertentu.