Perilaku Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan( PDIP) terhadap perbaikan Undang- Undang Tentara Nasional Indonesia( RUU Tentara Nasional Indonesia(TNI)) hadapi pergantian. Pimpinan Universal PDIP Megawati Soekarnoputri dahulu tegas menolak perbaikan ini dengan alibi berpotensi mengembalikan dwifungsi Tentara Nasional Indonesia(TNI). Tetapi PDIP saat ini malah turut dalam ulasan perbaikan tersebut di DPR serta melaporkan dukungannya.
Megawati Tegas Menolak RUU TNI
Megawati sempat mengantarkan kritik tajam terhadap rencana revisi UU Tentara Nasional Indonesia(TNI). Bagi ia, pergantian ini bisa membandingkan peran antara Tentara Nasional Indonesia(TNI) serta Polri, yang berlawanan dengan TAP MPR No 6/ MPR/ 2000 tentang pembelahan kedua institusi tersebut.
” TAP MPR wajib dijalankan ialah pembelahan antara TNI- Polri, loh kok saat ini disetarakan? Aku tidak ngerti artinya apa,” kata Megawati dikala berpidato dalam kegiatan Mukernas Partai Perindo pada 30 Juli 2024, semacam dilansir dari Antara.
Dia berkata, bila Tentara Nasional Indonesia(TNI) serta Polri betul- betul disetarakan, tidak menutup mungkin kedua institusi hendak mempunyai perlengkapan tempur yang sama, semacam pesawat. Megawati berkata rancangan UU tersebut cuma berdialog soal umur masa pensiun.” Ya perkara usia ya telah saja, tidak butuh disetara- setarakan gitu, apa toh maunya,” ucapnya.
PDIP yang Putar Balik Mendukung
Bertolak balik dengan perilaku Megawati, saat ini PDIP di DPR malah jadi bagian dari ulasan perbaikan UU Tentara Nasional Indonesia(TNI). Pimpinan DPP PDIP Puan Maharani mengklarifikasi kalau perilaku partainya berganti sehabis menjajaki proses dialog lebih lanjut. “( Penolakan) itu kan saat sebelum kami bahas bersama,” ucap Puan di lingkungan Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.
Puan menegaskan kalau perbaikan ini tidak hendak mengembalikan dwifungsi Tentara Nasional Indonesia(TNI) semacam di masa Orde Baru. Dia pula melaporkan kalau ulasan perbaikan sudah mengaitkan partisipasi publik buat membenarkan tidak terdapat ketentuan yang berlawanan dengan prinsip reformasi militer. ” Telah tidak terdapat perihal yang setelah itu melanggar hal- hal yang dicurigai,” katanya.
” Jika setelah itu bukan dalam jabatan- jabatan tersebut, Tentara Nasional Indonesia(TNI) aktif wajib mundur. Dalam perbaikan UU Tentara Nasional Indonesia(TNI) itu telah jelas serta clear,” tegas Puan.
Puan pula berkata kalau fraksi partainya di DPR hendak senantiasa mengawasi jalannya ulasan RUU Tentara Nasional Indonesia(TNI) ini sampai pada pelaksanaannya nanti.” Kedatangan PDIP malah buat meluruskan bila setelah itu terdapat hal- hal yang tidak cocok,” ucap ia.
Perihal sama pula di informasikan oleh Pimpinan Komisi I DPR sekalian Pimpinan Panja RUU Tentara Nasional Indonesia(TNI), Utut Adianto. Dia berkata Pimpinan Universal PDIP Megawati Soekarnoputri tidak mau perbaikan UU Tentara Nasional Indonesia(TNI) membuka jalur untuk kembalinya dwifungsi tentara.
Bagi ia, Megawati menekankan berartinya supremasi sipil dalam pemerintahan. “( Pesan Megawati) supremasinya senantiasa sipil. Jika sama prajurit, berilah atensi,” ucap Utut di Lingkungan Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025.
Megawati, kata Utut, tidak mau perbaikan ini menghidupkan kembali corak Orde Baru. Dia menegaskan Tentara Nasional Indonesia(TNI) tidak boleh jadi sangat dominan sampai membuat negeri cenderung militeristik.
Perilaku Politik PDIP yang Berubah- Ubah
Dinamika PDIP dalam menyikapi perbaikan UU Tentara Nasional Indonesia(TNI) menimbulkan persoalan menimpa posisi partai ini di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sampai dikala ini PDIP belum memutuskan apakah hendak jadi oposisi ataupun bagian dari koalisi pemerintah. PDIP masih menunggu jadwal kongres partai pada April 2025 buat memastikan arah politiknya.
Suasana ini berbeda dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono( SBY), yang mana PDIP secara tegas terletak di luar pemerintahan sepanjang 2 periode. Pada 2004- 2009, PDIP jadi salah satunya oposisi terhadap SBY, saat sebelum kesimpulannya bergabung dengan Gerindra serta Hanura di periode kedua. Partai ini diketahui vokal dalam mengkritik kebijakan pemerintah dikala itu, paling utama dalam isu ekonomi serta kebijakan tenaga.
Tetapi kali ini perilaku PDIP nampak lebih fleksibel. Dalam Rapat Kerja Nasional PDIP Mei 2024, Megawati melaporkan kalau partainya hendak jadi” keseimbangan” pemerintah, tidak seluruhnya oposisi, namun pula tidak serta- merta menunjang seluruh kebijakan Prabowo.
” Jika di luar, kami mengkritik secara sepadan. Jika di dalam pemerintahan, kami menunjang secara sepadan,” kata juru bicara PDIP, Guntur Romli, kepada Tempo pada 25 Februari 2025.